Harga Buku Sewaktu-waktu Bisa Berubah...
Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT /CRA : Mitra Ahmad

Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT /CRA

Penerbit : Citra Aditya Bakti
Penulis : Habib Adjie, Dr. S.H., M.Hum.
Tahun Terbit : Cet 1: 2009
Kertas & Halaman : 304 Halaman
Ukuran Buku : Soft Cover
Kategori : Hukum / Kriminal
ISBN : 978-979-414-973-7
Harga : Rp 43,000
20%   
Rp 34,400
Share
|

Berat: ... gram.

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
NOTARIS: JABATAN ATAU PROFESI
KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)
NOTATARIS PROGRESIF!!
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN) SEBAGAI UNIFIKASI HUKUM PENGATURAN NOTARIS
NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TETAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS, NOTARIS PENGGANTI, NOTARIS PENGGANTI KHUSUS, DAN PEJABAT SEMENTARA NOTARIS SAMPAI HEMBUSAN NAPAS TERAKHIR?
SIAPAKAH YANG MENGAWASI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS YANG BERASAL DARI NOTARIS?
NOTARIS PAILIT
SERTIFIKASI DOSEN NOTARIS
NOTARIS DIANCAM!!
UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DILOLOSKAN MPD UNTUK DIPERIKSA INSTITUSI LAIN BERDASARKAN PASAL 66 UUJN
TIDAK ADA SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN NOTARIS DALAM BIDANG PERTANAHAN
MENGUKUR BATAS INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS PEJABAT UMUM (NOTARIS DAN PPAT)
ANEH DAN NYATA DALAM DUNIA NOTARIS INDONESIA
AKTA TIDAK DIBACAKAN BUKAN SUATU PELANGGARAN (MENURUT PASAL 84 UUJN)
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TINDAK PIDANA?
KEDUDUKAN ORGANISASI JABATAN NOTARIS SELAIN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 009-014/PUU-III/2005
DIPERLUKAN PEMBELAAN/PENDAMPINGAN UNTUK NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (MPN)
PEMBATALAN AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS
PASAL 16 AYAT (1) HURUF I UUJN VS PASAL 77 AYAT (1) UUPT
MENGKAJI: PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG BAIK
SALAH KAPRAH MENDUDUKKAN NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT
MEMPERTANYAKAN KEMBALI OTENTISITAS (SKW)
TELAAH: SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) DIBAWAH TANGAN
PERLUKAH DITETAPKAN SATU-SATUNYA INSTITUSI/PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT KETERANGAN WARIS?
STOP DISKRIMINASI DALAM PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS
WEWENANG NOTARIS DAN AKTA PERNYATAAN/KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN WARIS (SKW)
ADAKAH WEWENANG LURAH/KEPALA DESA DAN CAMAT DALAM PEMBUATAN BUKTI AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH?
UPAYA HUKUM PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT) YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF
AKTA PPAT BUKAN AKTA OTENTIK
TELAAH ULANG: KEWENANGAN PPAT UNTUK MEMBUAT AKTA, BUKAN MENGISI BLANGKO/FORMULIR AKTA
TELAAH SINGKAT: PENGENAAN BPHTB ATAS PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HAK BERSAMA BERASAL DARI WARISAN DAN PEMISAHAN GONO-GINI KARENA PERCERAIAN
SUMBER NASKAH
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Apabila tidak menemukan semua jenis buku yang Anda cari, dapat ditanyakan atau silahkan hubungi via:

email: mitraahmad_buku@yahoo.com

atau

SMS: 0812 24 80154 kami akan membantu Anda.

Komentar Pembaca
Tuliskan Komentar anda disini
Nama*
Email* (email tidak ditampilkan)
Komentar*
(Masukan 3 huruf atau angka berwarna hitam pada kotak di bawah)
captcha image